• Polemik BBM Naik, Rakyat Dibuat Panik, Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam?



    Kenaikan BBM menguncang publik awal bulan ini. Bagaimana tidak? Harga Pertalite yang awalnya Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, dan mulai diberlakukan pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30. Tidak hanya Pertalite, dirilis dari Kompas.com (3/9/2022), Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menuturkan jika tidak ada kenaikan harga BBM pertalite dan solar maka anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak dan membebani APBN. Penyaluran BBM bersubsidi juga dianggap tidak tepat sasaran. Menteri ESDM Arifin Tasrif berdalih bahwa subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran (kompas.com, 3/9/2022). Pemberian BLT sebesar Rp 600 ribu/KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang akan diberikan kepada 20,6 juta orang. Itikad baik dari pemerintah ini patut diapresiasi  karena sudah berupaya mencarikan solusi pada permasalahan ini. Hal ini juga mendapat respon positif dari sebagian masyarakat. Namun, kita perlu kritis. Pasalnya hanya sekitar 10% dari rakyat yang mendapatkan BLT ini. Perlu kita pikirkan bersama, apakah BLT ini dapat menutupi dampak akibat BBM naik? Disamping itu rakyat belum benar-benar bangkit pasca pandemi Rakyat. Belum lagi beban utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar 400,4 miliar dolar AS, merujuk data dari bi.go.id. Utang inilah yang lebih logis untuk dianggap beban APBN, bukan subdisi dan kompensasi energi. 


    Jika kita objektif dalam menilai, kondisi perekonomian Indonesia memang masih belum stabil, ditambah lagi sekarang harus dihantam kenaikkan BBM. Tak berhenti pada harga BBM yang naik, tapi juga merambat ke kenaikan harga barang-barang lainnya. Apabila tak diimbangi dengan naiknya daya konsumsi maka UMKM juga bisa mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Hal menghawatirkan juga bisa datang dari kenaikan inflasi yang kian tinggi. Faktanya memang kenaikan BBM Bersubsidi ini menimbulkan banyak polemik, efek domino negatif yang dihasilkan pun semakin mengguncang perekonomian rakyat.


    Sebagai mahasiswa dimana peran kita?? Beberapa hari terakhir kemarin, para mahasiswa menunjukkan eksistensinya dengan melakukan aksi demontrasi menolak kenaikan BBM. Kajian diskusi digelar dimana-mana. Potensi mahasiswa yang peduli, kritis, dan aktif menyuarakan hak-hak rakyat harus kita apresiasi tinggi. Kita sebagai mahasiswa, pelajar tingkat tinggi perlu selalu mengingat peran kita menjadi agent of change (pembawa perubahan). Hak-hak rakyat sudah sepatutnya kita suaranya, terlebih lagi persoalan kenaikan BBM menimbulkan efek domino bagi semua kalangan masyarakat. Kebijakan mengurangi subsidi BBM yang diambil pemerintah jelas adalah ketidaktepatan pemerintah dalam mengelola anggaran dan pengelolaan sumber daya alam. Ketidaktepatan mengelola sumber daya tambang minyak bumi dapat terjadi karena pemerintah bersandarkan pada konsep ekonomi kapitalis. Akibatnya kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan satu pihak yaitu pemilik modal dan berimbas merugikan pihak lain (dalam hal ini masyarakat).


    Lantas, bagaimana perspektif Ekonomi Islam?

    Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terbaik, memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi kemaslahatan umat. Dalam perspektif Islam sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak adalah milik umat, termasuk barang tambang BBM menjadi milik umat. 


    Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad).


    Oleh karena itu, negara wajib mengelolanya kemudian dikembalikan ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan syariat Islam siapa saja berhak mendapatkan BBM bersubsidi, semua orang mempunyai hak yang sama untuk dilayani negara termasuk mendapatkan BBM baik untuk orang miskin maupun kaya. Tidak boleh dikuasai atau dimonopoli secara pribadi maupun asing. Dalam aspek pembiayaan, ekonomi Islam menyusun APBN berdasarkan sumber yang jelas dan halal. Syariat Islam memiliki mekanisme dalam pembiayaan eksplorasi minyak bumi. Seluruhnya akan dibiayai oleh Baitul Mal. Apabila Baitul Mal memiliki anggaran yang cukup, maka BBM sangat mungkin digratiskan. Adapun bila anggaran Baitul Mal tidak memadai, negara bisa menjual BBM dengan harga yang sesuai dengan biaya pokok produksi. Bukan menjadikan BBM sebagai komoditas dagang dengan mengikuti harga internasional. Hubungan pemerintah dan rakyat juga bukan hubungan antara penjual dan pembeli, tapi hubungan antara pengurus urusan rakyat dan rakyat yang berhak menikmati harta kekayaan milik mereka. Karenanya negara berperan sangat penting dalam mengayomi dan melayani rakyat. 


    Maka, sudah saatnya dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ekonomi Islam dalam sistem islam yang diatur berlandaskan syariat Islam.


    Penulis : Andina Ariani

  • 0 komentar:

    Posting Komentar