• Opini EkSys : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mendorong Kenaikan PPN Menjadi 11%



        Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% resmi dikabarkan oleh pemerintah pada 01/04/2022 lalu. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan. 

        Kenaikan 1% dari PPN ini dinilai masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. “Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025,” ungkap Menkeu dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet. Beberapa barang yang dipastikan naik dan dikenakan PPN 11% di antaranya adalah baju atau pakaian, sabun, tas, sepatu, pulsa, rumah, motor dan barang lainnya yang dikenakan PPN. 


        Menurut sudut pandang penulis, mengutip dari situs kemenkeu bahwa realisasi pendapatan negara dan hibah pada Februari 2022 tercatat 302.5 Triliun atau 16.38% dari target APBN 2022, dengan penerimaan pajak sebesar 119.4 Triliun atau tumbuh sebesar 36.5% dan mencapai 15.77% dari target APBN tahun 2022. Pertumbuhan ini ditopang oleh pemulihan ekonomi dari industri yg masih ekspansif, perkembangan komoditas, dan kinerja ekspor serta impor. Jika penerimaan negara sudah membaik tepatkah adanya kenaikan PPN ini? Meskipun kenaikan pajak ini memiliki sasaran tertentu namun masih memiliki potensi terjadinya inflasi. Terlebih dalam perkembangan ekonomi terakhir, terjadi ketidak seimbangan supply dan demand untuk beberapa komoditas, yang secara psikologis akan memberikan dampak kenaikan harga. Dampak tersebut juga sudah mulai dirasakan kalangan masyarakat dengan adanya kenaikan harga pokok dan lainnya. Selain itu momentum kenaikan ini terjadi di saat bulan ramadhan dan lebaran. 


        Dalam perspektif Islam, pajak merupakan sumber pendapatan yang lebih baik daripada hutang. Diberlakukannya pajak dengan kenaikan baru ini harapan nya bukan untuk semakin menyusahkan masyarakat. Namun untuk membangun masa depan dan manfaatnya kembali lagi utk kemashlahatan umat. 


        Selain itu pemerintah juga sudah seharusnya membangun kepercayaan kepada masyarakat agar masyarakat turut taat pajak yang kemudian bagaimana pajak dijadikan assurance pemerintah terhadap masyarakat.


    Penulis : Cantik Siska Anggraeni

  • 0 komentar:

    Posting Komentar